Ilustrasi - menunggu waktu berbuka puasa (Foto:viva)
Jakarta, Terasmuslim.com - Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, seseorang yang tidak dapat menjalankan puasa karena alasan tertentu, seperti sakit, perjalanan jauh, haid, atau nifas, wajib menggantinya pada hari lain melalui puasa qadha.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah batas akhir pelaksanaan qadha puasa Ramadan. Sebab, kewajiban tersebut tidak boleh terus ditunda hingga melewati Ramadan berikutnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat.
Pada dasarnya, qadha puasa Ramadan dapat dilakukan setelah bulan Ramadan berakhir hingga sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Artinya, bulan Syaban menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan utang puasa sebelum memasuki bulan puasa yang baru.
Ketentuan tersebut salah satunya merujuk pada hadis riwayat Aisyah RA. Ia menceritakan bahwa dirinya pernah memiliki utang puasa Ramadan dan baru dapat menggantinya pada bulan Syaban.
Riwayat ini tercantum dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Praktik Aisyah RA tersebut menjadi salah satu dasar bahwa pelaksanaan qadha tidak harus dilakukan secara langsung setelah Ramadan berakhir, selama masih diselesaikan sebelum Ramadan berikutnya.
Meski demikian, umat Islam dianjurkan untuk tidak menunda-nunda kewajiban tersebut. Mengganti puasa lebih awal dapat membantu menghindari penumpukan utang puasa, terutama apabila seseorang memiliki kondisi kesehatan atau kesibukan yang tidak menentu.
Bagaimana jika seseorang belum menyelesaikan qadha puasa ketika Ramadan berikutnya tiba?
Dalam pandangan mazhab Syafi`i, terdapat perbedaan konsekuensi berdasarkan alasan penundaan. Apabila seseorang sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengganti puasa, tetapi sengaja menundanya tanpa uzur hingga Ramadan berikutnya datang, ia tetap wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan dan dikenai kewajiban membayar fidyah.
Sebaliknya, apabila penundaan terjadi karena uzur yang terus berlangsung, seperti sakit berkepanjangan sehingga tidak memungkinkan untuk berpuasa, orang tersebut tidak berdosa karena keterlambatan tersebut dan tidak dikenai fidyah akibat penundaan itu.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan ketentuan tersebut berdasarkan pandangan fikih mazhab Syafi`i. Fidyah yang dimaksud umumnya berupa satu mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang belum diganti, dengan takaran yang sering diperkirakan sekitar 675 gram beras per hari.
Namun, ketentuan fidyah akibat keterlambatan qadha tidak disepakati seluruh ulama. Mazhab Hanafi, misalnya, berpandangan bahwa keterlambatan qadha hingga Ramadan berikutnya tidak otomatis menimbulkan kewajiban fidyah. Karena itu, umat Islam dapat mengikuti panduan ulama atau lembaga keagamaan yang menjadi rujukannya.
Qadha puasa Ramadan tidak wajib dilakukan secara berturut-turut. Seseorang boleh menggantinya secara berurutan maupun terpisah, sesuai kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.
Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa kewajiban qadha dilakukan sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan pelaksanaannya harus berurutan.
Dengan demikian, seseorang yang memiliki utang puasa beberapa hari dapat mencicilnya pada hari-hari yang memungkinkan, selama tidak melewati batas waktu yang telah dijelaskan.
Pada akhirnya, qadha puasa merupakan kewajiban yang perlu diperhatikan dan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Menyegerakan pelaksanaannya setelah uzur berakhir menjadi langkah yang lebih baik agar utang puasa tidak menumpuk dan kewajiban ibadah dapat ditunaikan sebelum Ramadan berikutnya tiba.