Terasmuslim.com - Anggapan bahwa menyedekahkan sebagian uang hasil korupsi dapat menghapus dosa kejahatan keuangan kini menjadi salah satu kekeliruan logika beragama yang fatal.

Dalam koridor hukum Islam, pencucian uang haram lewat jalur filantropi sama sekali tidak mengubah status hukum zat benda tersebut dari haram menjadi halal.

Allah SWT secara tegas memerintahkan umat-Nya untuk hanya mengkonsumsi dan menafkahkan harta yang bersumber dari jalan yang baik melalui Al-Qur`an Surat Al-Baqarah ayat 267.

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat tersebut menggarisbawahi bahwa kualitas keimanan seseorang diukur dari kehati-hatiannya dalam memilih sumber rezeki sebelum mendistribusikannya.

Rasulullah SAW juga memutus harapan para pelaku maksiat keuangan dengan menegaskan bahwa amal kebajikan tidak akan pernah diterima dari pos dana yang kotor.

"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim)

Secara teologis, taubat dari dosa korupsi tidak cukup dengan penyesalan di atas sajadah, melainkan wajib mengembalikan seluruh harta curian kepada pemilik sahnya, yaitu negara.

Di Indonesia, prinsip pembersihan harta haram ini sejalan dengan mekanisme penyitaan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Regulasi hukum positif tersebut memandang bahwa menyamarkan asal-usul kekayaan hasil kejahatan melalui sumbangan atau yayasan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana serius.

Pasal-pasal dalam UU TPPU secara ketat melarang perputaran uang yang berasal dari tindak pidana korupsi demi menjaga integritas sistem keuangan nasional.

Oleh karena itu, menyalurkan uang korupsi ke masjid atau panti asuhan justru berpotensi menyeret lembaga sosial tersebut ke dalam lingkaran pelanggaran hukum.

Konsep taubat nasuha dalam kasus korupsi mengharuskan pemenuhan hak-hak adami, yang berarti pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum negara.

Pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga terus memantau arus dana mencurigakan yang berkedok sebagai donasi keagamaan.

Edukasi mengenai fikih muamalah dan regulasi keuangan negara harus terus digencarkan agar masyarakat tidak terjebak dalam fenomena "robin hood" yang keliru.

Mari kita sadari bersama bahwa kemuliaan sebuah ibadah sosial hanya akan tercipta ketika pondasi pencarian hartanya dibangun di atas kejujuran yang mutlak.